Materi Perkuliahan

Teori dan Praktik Kebijakan Pendidikan

Dipublikasikan pada : 1 Agustus 2020.

 

 

  1. PENDAHULUAN

 

Studi tentang kebijakan publik termasuk metode analisis kebijakan, telah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dalam ilmu sosial selama beberapa dekade terakhir. Analisis kebijakan muncul untuk lebih memahami proses pembuatan kebijakan dan untuk menyediakan para pengambil kebijakan berupa pengetahuan terkait kebijakan yang dapat diandalkan untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial.

Perkembangan analisis kebijakan pertama sekali berkembang di Amerika. Perkembangan ini diadopsi di Kanada dan berkembang di negara-negara Eropa di mana Belanda dan Inggris. Keputusan kebijakan menggabungkan pegetahuan teknis yang canggih dengan realitas sosial dan politik yang kompleks.

Pembahasan ilmu kebijakan seringkali dikaitkan dengan Harold Lasswell. Laswell menggagas upaya multidisiplin yang mampu membimbing proses keputusan politik masyarakat industri pasca perang dunia II. Ia menegaskan peran studi peran pengetahuan dalam dan mengenai proses kebijakan. Disiplin ilmu sosial diarahkan untuk menyesuaikan praktek-praktek demokrasi dengan realitas masyarakat tekno industri yang sedang muncul. Ilmu kebijakan publik memasukkan memasukkan sumbangan dari ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, statistik, matematika dan ilmu fisika serta ilmu alam.

Ilmu kebijakan memiliki dampak signifikan dalam pengambilan keputusan. Buku ini memiliki relevansi bagi pemula untuk memahami ilmu kebijakan secara komprehensif. Dengan demikian isi buku ini memiliki relevansi dalam pengambilan keputusan di organisasi masing-masing.

 

 

 

 

 

  1. ISI DAN ANALISIS

 

BAGIAN PERTAMA

ILMU KEBIJAKAN DI PERSIMPANGAN JALAN

 

  1. Ilmu kebijakan di persimpangan jalan (The Policy Sciences at the Crossroads)

Bagian ini menekankan pada isu-isu politik dan metodologis yang membentuk perkembangannya khususnya orientasi masalah, perpektif multisiplin dan sifat normative penelitiannya. Pada bagian ini penulis menawarkan saran bagi perkembangan masa depan bidang ini. Saran penulis dalam pendekatan ilmu kebijakan:

Pertama. Pelatihan analisis masa depan (fisher 2003) mengisyaratkan bahwa alat analisis tradisional tidak lengkap, tidak efektif dan antidemokratis. Pendekatan baru perlu dirumuskan dari epistemologis postpositivis dan pendekatan analisis jaringan sosial, fokusnya pendekatan yang berfungsi mengatasi masalah dan bukannya menggunakan pendekatan yang sama untuk semua masalah. Para peneliti perlu memiliki keteramilan analisis tentang pendidikan, negosiasi dan mediasi public. Kedua. Para ilmuwan kebijakan harus lebih mumpuni, terlatih mengatasi potensi dampak dari desentralisasi otoritas, karena pemerintah USA sedang bergerak menuju ke pemerintahan lebih lokal, berpusat pada Negara bagian dan bahkan konservatif.

Bagian ini mengkaji ilmu kebijakan dari segi sejarah perkembangannya. Dalam bab ini, penulis berusaha mengkaji perkembangan ilmu kebijakan dengan menghubungkannya dengan perkembangan politik khususnya di Amerika Serikat. Penulis juga mengulas metodologis dan dasar filosofis dalam pengembangan ilmu-ilmu kebijakan, menelusuri peran mereka dalam pengaturan politik kontemporer khususnya kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Amerika Serikat. Perkembangan sejarah tersebut memungkinkan kita bahwa ilmu kebijakan dapat berubah dalam sejarah perkembangannya.

Ada tiga hal penting perkembangan ilmu kebijakan di bagian ini sebagai berikut:

  1. Ilmu-ilmu kebijakan berorientasi masalah. Ilmu kebijakan secara eksplisit menangani isu-isu kebijakan publik dan memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan tanpa kepentingan diri sendiri (Lasswell 1956). Bidang social dan politik sangat penting dalam ilmu kebijakan. Masalah-masalah ilmu kebijakan terlihat dari segi konteks spesifik, konteks yang harus hati-hati dipertimbangkan dalam hal analisis, metodologi, dan rekomendasi berikutnya. Namun demikian, pendekatan kebijakan belum mengembangkan landasan teori yang menyeluruh.
  2. Ilmu-ilmu kebijakan yang khas dan multi-disiplin dan memiliki pendekatan praktis. Pembahasan ilmu-ilmu kebijakan menyasar setiap masalah social dan politik dengan merefleksikan motivasi.
  3. Pendekatan ilmu kebijakan adalah berorientasi nilai-normatif. Ilmu kebijakan berkaitan dengan etos demokratis dan dignity, dan orientasi nilai manusia khususnya berkaitan dengan behaviorisme/objektivitas, yang meyakini bahwa tidak ada ilmu social atau masalah social serta pendekatan metodologis yang bebas nilai. Dengan demikian, untuk memahami masalah, kita harus mengakui komponen nilainya. Demikian pula, tidak ada ilmuwan kebijakan tanpa dia / nilai-nilai pribadinya sendiri, yang juga harus dipahami, jika tidak diselesaikan, seperti Amy (1984). Tema ini kemudian mencapai puncaknya dalam gerakan ilmu kebijakan pasca-positivis (lihat, antara lain, (Dryzek 1990, dan Fischer 2003).

 

  1. Promosi orientasi kebijakan: Lasswell dalam Konteks (Promoting the Policy Orientation: Lasswell in Context)

Bagian ini memiliki titik berat pada sumbangan pendiri ilmu kebijakan yang bernama Harold Lasswell. Ia menjelaskan beberapa perspektif multidisiplin Lasswell, konsep ilmu kebijakan demokrasi, dan kebutuhan memperhatikan peran konteks sosial dan politik dalam analisa masalah kebijakan dan penerapan kebijakan dalam tindakan.

Sub bab ini diberi judul oleh penulis promoting the policy orientation : Lasswell in Context. Penulis berusaha menjelaskan promosi orientasi kebijakan dalam kontex Laswell. Dalam paparanya, Lasswell terlihat lebih pragmatism dalam mempromosikan orientasi kebijakan karena terinspirasi pendapat psikoanalisis Freud dan proletariat Marx. Dalam ideologi psikoanalisis Freudian dan kritik Marxis, Lasswell melihat titik metodelogis konvergensi yang dalam pemetaan konteks analisis kebijakan. Lasswell merefleksikan kisah kemajuan modern.

 

Lasswel mempertanyakan unsur-unsur yang terdapat modernitas. Menurutnya, modernitas, adalah sebuah proyek yang tidak lengkap dan tidak ada jaminan bahkan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Pembangunan dunia modern mengarah ke arah yang diinginkan, tetapi hasilnya tidak diinginkan, manusia seperti mesin-mesin, sibuk dalam  rutinitas. Modernitas pun bukan solusi terhadap irasionalitas, melainkan pusat masalah.  Maka menurutnya, dunia mengalami revolusi dan modernisasi intelektual permanen. Dalam dunia modern, peran penting kaum intelektual tidak bisa dihindari, karena adanya “kompleksitas peradaban modern dalam skala besar” (1968, 185; lih 1965b).

 

Profesi kebijakan berorientasi kritis: Lasswell mengusulkan sebuah proyek untuk mengatasi kendala irasional. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang apa yang istilah Lasswell ini “diri dalam konteks” (1971a, 155). Lasswell memahami diri baik dari segi dunia sejarah dan psikologi mendalam. Lasswell bertujuan untuk meningkatkan rasionalitas. Ia menyebut teknik psikoanalitik ini bebas fantasi dan diperlukan untuk mengatasi kedua “menipu diri sendiri” dan batas-batas pemikiran logis (1977, 36-37).

 

  1. Kebijakan public, ilmu social, dan Negara: sebuah perspektif sejarah (Public Policy, Social Science, and the State: An Historical Perspective)
  • Bagian ini membahas perkembangan perspektif kebijakan dalam pembangunan negara modern dan kebutuhannya akan pengetahuan kebijakan. Di sini berusaha menelusuri perkembangan pengetahuan sosial bagi kemajuan manusia kembali ke masa pencerahan, juga membahas berbagai tradisi teoritis intervensi politik, kebutuhan akan pengetahuan empiris, dan hubungan erat pengetahuan tersebut dengan fungsi manajerial negara modern. Ia pun menutup tulisannya dengan analisis meningkatnya scientification pembuatan kebijakan dan kehidupan politik pada umumnya.
  • Awal pengembangan ilmu sosial berawal pada jaman pencerahan, revolusi Amerika dan Perancis. Pengembangan ilmu sosial ini bertujuan untuk perbaikan kehidupan sosial.
  • Pemahaman dunia sosial dan politik dewasa ini harus mempertimbangkan kebebasan dasar manusia.
  • Penggunaan tradisi teoritis: lokasi sosial menentukan orientasi dan tindakan manusia. Ada beberapa penjelasan tentang hal ini. Pertama, teori budaya yang menekankan pada kedekatan nilai dan orientasi karena kesamaan latar belakang. Kedua, teori berbasis kepentingan, yang menekankan pada kesamaan lokasi sosio struktural seperti stratifikasi sosial dan kelas. Ketiga, individualis-rasionalistis yang memberikan kekuasaan penuh kepada individu manusia dan tidak ada tatanan sosial yang membatasi mereka. Keempat, statistik-perilaku dimana sikap dan perilaku individu dihitung, diringkas dan diperlakukan dengan teknik matematika untuk menemukan keteraturan empiris.
  • Masyarakat demokrasi mass, kapitalis industri telah ditandai oleh upaya intens untuk meningkatkan pengetahuan sosial tentang mode fungsi dan anggota mereka. Kapitalis industri ditandai dengan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan sosial. Otonomi pun diberikan pada upaya manusia dan penggunaan akal untuk menghasilkan perkembangan harmonis kehidupan sosial, dengan cara mengatur diri sendiri.
  • Ilmu sosial hanya kerangka dasar untuk memikirkan hubungan antara pasar dan hierarki. Ilmu sosial juga perlu untuk memahami ilmu kebudayaan. Ada perbedaan dalam penggunaan ilmu sosial di semua negara dan semua daerah. Ilmu-ilmu sosial berorientasi negara dan pemerintahan dan relevansinya adalah bagi kebijakan publik dan intervensi negara adalah lebih signifikan di Eropa dibandingkan dengan Amerika. Sebab di Amerika, perkembangan metodologi dalam penelitian bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat berkembang pesat di Amerika.
  • Revolusi mendapatkan posisi dalam ilmu pengetahuan, bahkan mendapatkan pengakuan. Setiap pemahaman sosial dan politik dunia saat ini mendapatkan kesesuaian dengan kebebasan. Kebebasan itu sendiri merupakan tradisi dalam teori-teori modern abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Hal ini ditegaskan oleh Edmund Burke (1993 [1790], 8–9), if “the effect of liberty to individuals is, that they may do what they please [, we] ought to see what it will please them to do, before we risque congratulations.”

 

ANALISIS:

Bagian ini berusaha menelusuri perkembangan pengetahuan sosial bagi kemajuan manusia kembali ke masa pencerahan, juga membahas berbagai tradisi teoritis intervensi politik, kebutuhan akan pengetahuan empiris, dan hubungan erat pengetahuan tersebut dengan fungsi manajerial negara modern. Ia pun menutup tulisannya dengan analisis meningkatnya scientification pembuatan kebijakan dan kehidupan politik pada umumnya. Analisis kebijakan bersifat meramalkan apa yang akan terjadi tercampur dengan suatu penjelasan dekriptif dan penjelasan setelah kejadian yang kebanyakan bersifat relevan.

Kebijakan publik seperti di Amerika menunjukan prestasi yang penting. Dalam banyak hal, tingkat kualitas dari kehidupan politik orang Amerika terkait langsung dengan pembuatan kebijakan publiknya,dimulai dengan Truman Doctrine dan Marshall Plan (yang secara efektif mencegah pergerakan komunisme di Eropa setelah perang dunia 2) hingga GI Bill (yang memberikan manfaat pendidikan yang lebih tinggi bagi seluruh generasi amerika dan dengan itu menjadikan edukasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pola kehidupan rakyat Amerika).

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN KEDUA

PROSES-PROSES KEBIJAKAN (Policy Processes)

 

 

  1. Teori siklus kebijakan (Theories of the Policy Cycle)
  • Bagian ini menjelaskan tentang kegunaan tahap-tahap kebijakan atau model siklus proses kebijakan. Mereka berpendapat bahwa kebanyakan sarjana telah meninggalkan asumsi-asumsi yang keliru yang terkait dengan model ini, menggunakannya untuk menyusun beragam literature dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang sifat proses kebijakan.
  • Laswell memperkenalkan tujuh tahap proses kebijakan: kecerdasan, promosi, rumusan, seruan, penerapan, penghentian dan penilaian. Proses kebijakan ini lebih preskriptif dan normative daripada deskriptif dan analitis. Urutan tahapnya dirancang untuk pemecahan masalah dan sejalan dengan model rasional. Setiap pengambilan kebijakan harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan informasi yang lengkap.
  • Siklus kebijakan fokus pada fitur generic proses kebijakan bukan pada actor atau lembaga tertentu atau masalah substansial tertentu dan program masing-masing. Siklus kebijakan menyoroti pentingnya domain kebijakan.
  • Tahap penetapan kebijakan dalam siklus kebijakan: pengenalan masalah dan pemilihan isu. Masalah sosial telah didefinisikan dan internvensi Negara telah dinyatakan. Agenda pemerintahan menjadi perhatian utama studi penetapan agenda, sarana dan mekanisme pengenalan masalah dan pemilihan isu terkait erat dengan cara masalah sosial dikenali dan ditangkap dalam agenda public.
  • Perumusan dan pengambilan keputusan: penetapan tujuan (apa yang harus dicapai dengan kebijakan), dan pertimbangan alternative tindakan yang berbeda.
  • Proses Implementasi kebijakan: spesifikasi rincian program (program yang harus dilakukan), alokasi sumber daya (tentang bagaimana anggaran didistribusikan, siapa yang bertanggung jawab, unit organisasi mana yang bertanggung jawab), keputusan (bagaimana keputusan satu kasus dilakukan).
  • Evaluasi dan penghentian: pembuatan kebijakan harus dinilai menurut tujuan dan dampak yang diinginkan membentuk titik awal evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan hasil yang diinginkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan.

 

  1. Penetapan Agenda dalam kebijakan publik (Agenda Setting in Public Policy)
  • Isi bagian ini berkaitan dengan proses kebijakan, penetapan agenda, yang merupakan proses dimana masalah dan solusi alternative mendapat perhatian. Ia menjelaskan perbedaan kemampuan kelompok untuk mengontrol agenda, strategi yang digunakan untuk menarik perhatian terhadap isu-isu kebijakan dan berbagai kekuatan yang berkontribusi terhadap gerakan menuju atau meninggalkan agenda. Ia meninjau pendekatan umum pada pengukuran dan penelusuran status agenda isu kebijakan.
  • Agenda adalah kumpulan masalah, pemahaman sebab, symbol, solusi, dan unsure-unsur dari masalah public yang menjadi perhatian anggota masyarakat dan pemerintahan. Agenda bersifat konkrit seperti RUU
  • Tingkatan Agenda: agenda semesta yaitu isu yang dibahas dalam masyarakat atau sistem politik secara keseluruhan, isu-isunya tanpa dibatasi seperti pelarangan paham komunisme di USA.
  • Agenda sistemik adalah agenda yang terdiri dari semua masalah yang dirasakan oleh anggota komunitas politik yang mendapat perhatian publik dan berisi materi dalam yurisdiksi yang sah dari otoritas pemerintah yang ada.
  • Agenda institusional adalah daftar program yang secara nyata menjadi pertimbangan aktif dan serius dari para pengambil kebijakan dan keputusan otoritatif.
  • Perbedaan kemampuan kelompok untuk mengontrol agenda: setiap kelompok berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Adapun strategi yang digunakan untuk menarik perhatian terhadap isu-isu kebijakan dan berbagai kekuatan yang berkontribusi terhadap gerakan menuju atau meninggalkan agenda: adanya arus perubahan agenda, misalnya perubahan pemilu dapat menyebabkan gerakan reformasi yang memberikan kelompok-kelompok mengangkat isu-isu yang mereka sampaikan. Juga perubahan persepsi dapat tentang masalah dapat membuka kesempatan bagi perubahan kebijakan.

 

  1. Perumusan kebijakan: desain dan alat (Policy Formulation: Design and Tools)
  • Bagian ini berisi pendekatan penerapan dan akademik pada perumusan kebijakan, menekankan pada disain dan pilihan instrument atau alat kebijakan. Sebagai tahap dalam proses kebijakan dimana para peserta menghasilkan solusi alternative untuk menangani masalah yang masuk ke dalam agenda, penelitian tentang perumusan kebijakan menyoroti bagaimana pilihan kebijakan tersebut dibuat. Karya-karya terbaru terbukti mengusung criteria normative pada desain kebijakan, dan memperluasnya dengan memasukkan lembaga swadaya masyarakat sebagai perancang kebijakan dengan cara mereka sendiri, termasuk komunitas ahli kebijakan dan lembaga politik.
  • Perumusan kebijakan adalah objek nyata penyelidikan dalam studi desain kebijakan dan alat kebijakan.
  • Kebijakan mencakup gagasan bahwa setiap kebijakan public berisi desain, kerangka idea dan instrument untuk diidentifikasikan dan dianalisis. Desain kebijakan: tujuan, kelompok sasaran, agen, struktur pelaksanaan, alat, aturan, dasar pemikiran, dan asumsi.
  • Perumusan kebijakan tentang konteks dan agen: pembuatan kebijakan dilihat dalam konteks seperti lembaga-lembaga dan ide-ide yang berbeda, arena kelembagaan seperti konggres, pengadilan, badan eksekutif, yang mempunyai aturan, norma, dan prosedur yang mempengaruhi pilihan dan strategi.
  • Agen perumusan kebijakan: mencakup kepemimpinan yang memiliki kreativitas, kemampuan debat, membangun koalisi. Agen dan actor di sini adalah orang yang memikirkan konteks, membingkai struktur peluang, berusaha menciptakan solusi untuk mengatasi masalah.
  • Konsekuensi kebijakan public: kebijakan dapat memberikan manfaat bagi satu kelompok dan memberikan kerugian bagi kelompok yang lain.

 

  1. Implementasi Kebijakan Publik (Implementing Public Policy)
  • Bagian ini berbicara tentang implementasi proses kebijakan, membandingkan pendekatan atas-bawah, pendekatan bawah atas, dan pendekatan hybrid. Mereka menguraikan agar implementasi kebijakan untuk fokus pada masalah pelaksanaan yang dihadapi Uni Eropa, mengingat masalah multikulturnya yang unik.
  • Pendekatan teoritis implementasi kebijakan: pertama, model atas-bawah yaitu model yang menekankan pada kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang tegas dan pada pengendalian tahap implementasi. Kedua, model bawah-atas yaitu melihat birokrat lokal sebagai actor utama dalam penyampaian kebijakan dan memahami implementasi sebagai proses negosiasi dalam jaringan pelaksana. Ketiga, teori hibrida yaitu mencoba mengatasi kesenjangan antara dua pendekatan tersebut dengan menggabungkan unsure-unsur model atas-bawah, bawah-atas dan model teoritis lainnya.
  • Teori hibrida membawa dua inovasi penting pada implementasi kebijakan: pertama, mencoba mengatasi kelemahan konseptual kelemahan perdebatan dua kutub antara bawah atas dan atas bawah. Teori ini mengesampingkan aspek normative dari kontroversi dan fokus pada argument empiris tentang konseptualisasi yang tepat mengenai proses implementasi secara pragmatis meramu argument-argumen ekstrim dari kedua belah pihak menjadi model yang mengakui kemudi pusat dan otonomi daerah. Kedua, mengacu pada factor-faktor penting yang sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian.
  • Pendekatan interpretative implementasi kebiajakan: fokus pada intepretasi makna yang disampaikan oleh para actor kebijakan, lembaga implementasi dan populasi sasaran.
  • Pengetahuan tentang kebijakan dapat meningkatkan penelitian yang lebih kumulatif. Proses pemumpukan-silang, dapat meningkatkan pemahaman tentang proses implementasi kebijakan.
  • Masalah dengan model teoritis terlalu rumit dapat diatasi dengan bergerak menuju konsep kontingensi, yang menjadikan sifat kelembagaan dari struktur implementasi, jenis kebijakan atau variabel budaya negara tertentu sebagai kondisi kerangka kerja yang membuat jenis-jenis tertentu proses implementasi dan kelompok variabel penjelas tertentu.

 

  1. Apakah Kebijakan Menentukan Politik (Do Policies Determine Politics?)
  • Bagian ini menelusuri tipologi kebijakan lowi yang menarik dan memeriksa secara khusus bahwa kebijakan menentukan politik: Menurut Lowi kebijakan menentukan politik. Hal ini dipengaruhi oleh sistem politik-adminisitrasi tetap menjadi kotak hitam antara input politik (tuntutan dan dukungan warga negara) dan output politik (hukum, program, dll).
  • Ia mengklasifikasi jenis-jenis kebijakan yakni:
Jenis kebijakan Karakteristik kebijakan Karakteristika arena Contoh Prinsip pemandu
Distributif Peraturan publik kolektif Konsensus tidak ada oposisi/resistensi Dana riset pengurangan pajak umum Insentif
Redistributif Hubungan antara resiko dan manfaat jelas Konflik polarisasi antara yang menang dan yang kalah kerangka ideologis Penetapan pajak progresif kebijakan pasar tenaga kerja bantuan sosial Ketentuan oleh pusat
Regulatif Norma-norma hukum perilaku/interaksi Koalisi berubah menurut distribusi resiko dan manfaat Perlindungan keselamatan kerja

Perlindungan lingkungan

Ketentuan oleh pusat

Persuasi dipandu oleh model contoh

Pengaturan diri.

 

  • Garis pemikiran tersebut di atas bukan hanya mempengaruhi kebijakan tetapi juga mempengaruhi ilmu politik. Sebab hasil yang dirasakan dari sebuah kebijakan dapat menentukan politik. Bahkan kebijakan yang merugikan dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat.
  • Batas-batas kebijakan: pendidikan, pensiun dini, kota, kebijakan keluarga. Kemudian ketergantungan pada perkembangan ekonomi lebih mencolok daripada dalam kasus kebijakan publik. Sebab tuntutan manfaat dapat diprediksi berdasarkan latar belakang perkembangan demografis yang stabil dan kebijakan pensiun tergantung pada perkembangan ekonomi dari sisi pendapatan.
  • Lembaga kebijakan: bidang ekonomi melibatkan aktor-aktor masyarakat dengan sumber ekonomi kuat, sedangkan sosial melibatkan aktor-aktor publik.

 

ANALISIS:

  1. Faktor penentu keberhasilan implementasi

Faktor merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut Implementasi Kebijakan merupakan keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :

  1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan strect level bereau crats terhadap atasan mereka.
  2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
  3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan”.

Faktor penentu keberhasilan implementasi merupakan sangat penting bagi intansi pemerintahan daerah ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai dengan kecamatan /desa adalah ada 4 unsur yaitu:

  1. Logika kebijakan itu sendiri
  2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber
  3. Manajemen yang baik
  4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan

Sering terjadi suatu program tidak mampu mewujudkan tujuannya (kegagalan implementasi), Ketidakmampuan program mewujudkan tujuan disebut oleh Andrew Dunsire sebagai implementation gap  yaitu suatu kondisi dimana dalam proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yg senyatanya terjadi. Implementation gap ini sangat dipengaruhi oleh implementation capacity dari orgs pelaksana (Goggin, 1990)

  1. Persoalan dalam implementasi

Interprestasi Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokratsi pemeritahan lebih peratihan implementasi kebijakan publik perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut Pendayagunaan resources, Manajemen program pemerintahan didaerah.

  1. Prasarat keberhasilan implementasi adalah:

Ada 8 prasarat ini sangat penting dalam pelaksanaan penerapan kebijakan public oleh aparatur pemerintahan provisi dan kabupaten/kota harus berlu perhatikan secara menyeluruh yaitu

  1. Tiadanya hambatan eksternal
  2. Tersedianya resources yg memadai
  3. Good policy
  4. Hubungan ketergantungan yg minimum
  5. Pemahaman & kesepakatan pada tujuan
  6. Tugas ditetapkan dengan urutan yg tepat
  7. Komunikasi dan koordinasi lancar efektif
  8. Ada dukungan otoritas
  9. Kegagalan implementasi

Adalah faktor yang sangat diberhatikan oleh pemerintahan daerah Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidak tetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu Yaitu ,Tak bisa diimplementasikan, Unsucsessfull implementation, Penyebab kegagalan sebuah kebijakan :

  1. bad policy : perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan dsb
  2. bad implementation : pelaksana tak memahami juklak, terjadi implementation gap dsb)
  3. bad luck

Oleh sebab itu  mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

  1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
  2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
  3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaanya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus sudah difikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak tertutup kemungkinan kegagalan didalam penerapan kebijakan sebagaian besar terletak pada awal perumusan kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Kepijakan publiK sangat penting karena kebijakan publik merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Karena sebagai Kebijakan publik merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampildan bijak dalam kebijakan publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN KETIGA

POLITIK KEBIJAKAN, ADVOKASI DAN KEAHLIAN

(Policy Politics, Advocacy, and Expertise )

 

 

  1. Panduan Kerangka Koalisi Advokasi (A Guide to the Advocacy Coalition Framework)
  • Bagian ini menjelaskan cara koalisi yang dibangun diatas system kepercayaan kebijakan, berjuang untuk mengubah kebijakan public. Model ini menekankan peran guncangan eksternal pada system politik dan peran pengetahuan teknis dan komunitas ahli dalam mempengaruhi system kepercayaan. Mereka menguraikan tulisan ini dengan studi kasus.
  • Advocacy coalition framework adalah kerangka kerja pembuat kebijakan yang dikembangkan untuk menangani masalah kebijakan publik yang mendesak. Lembaga ACF telah melakukan puluhan studi kasus mengenai pengambilan kebijakan. Sebagian besar penerapannya berkaitan dengan kebijakan energi dan lingkungan di Amerika, Kanada, Eropa terutama berkaitan dengan polusi udara, kebijakan laut, air, dll.
  • ACF mengasumsikan bahwa individu mempunyai motivasi rasional tetapi dibatasi oleh kemampuan kognitif mereka yang tidak sempurna untuk belajar tentang dan memahami dunia kompleks.
  • Koalisi Advokasi: Untuk meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan, maka peserta kebijakan mencari sekutu dengan keyakinan inti kebijakan yang sama dan mengkoordinasikan tindakan mereka dengan sekutu-sekutu ini dalam koalisi advokasi. Syarat koalisi advokasi: mempunyai keyakinan inti kebijakan yang sama, dan terlibat dalam koordinasi yang serius.
  • Broker kebijakan: perselisihan, makelar kebijakan, pejabat terpilih, pegawai negeri tingkat tinggi, dan pengadilan.
  • Perubahan kebijakan: perubahan kebijakan mayor dan kebijakan minor. Kebijakan mayor/besar adalah perubahan kebijakan skala subsistem. Kebijakan minor adalah perubahan subkomponen tertentu dari subsistem kebijakan.
  • ACF menyebutkan tiga mekanisme yang menyebabkan perubahan kebijakan kecil atau besar: guncangan eksternal, jalan buntu yang menyakitkan dan akumulasi bukti-bukti ilmiah.
  • Subsistem kebijakan ditentukan oleh batas teritorial, topik pokok, ratusan peserta kebijakana dari semua tingkat pemerintahan, berbagai kelompok kepentingan, media masa dan lembaga pemerintahan. Untuk mempengaruhi kebijakan, peserta kebijakan fokus pada tujuan dan mempertahankan partisipasi mereka dalam mewujudkan tujuan mereka tercapai.

 

  1. Komunitas Kebijakan (Policy Communities)
  • Tulisan ini fokus pada peran komunitas kebijakan yang terbentuk sekitar isu-isu kebijakan tertentu. Komunitas kebijakan terdiri dari ahli professional dan kalangan lain yang terus mengikuti dan berpartisipasi dalam masalah kebijakan. Para komunitas kebijakan mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama pada domain tertentu dan terlibat dalam berbagai cara dalam mewujudkan perubahan kebijakan. Berkonsentrai pada ide-ide dan solusi reformasi kebijakan, komunitas ini memainkan peran penting dalam menentukan pertimbangan kebijakan public, khususnya dalam menetapkan agenda kebijakan dan tahapan perumusan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.
  • Semesta kebijakan adalah kumpulan besar aktor dan aktor-aktor potensial yang mempunyai kepentingan bersama dalam kebijakan industri, dan berkonstribusi pada proses kebijakan secara teratur.
  • Komunitas kebijakan mengacu pada sistem yang lebih terbagi yang melibatkan aktor-aktor potensial yang mempunyai kepentingan yang sama dalam industri tertentu dan yang berinteraksi satu sama lain untuk keuntungan satu sama lain. Komunitas kebijakan juga didasarkan pada pemahaman yang sama akan masalah dalam domain kebijakan. Komunitas menekankan pada hubungan kuat dan erat yang dibangun diantara peserta. Hubungan erat ini bersama-sama dengan aturan-aturan dasar yang diterima oleh semua anggota nampaknya mencegah konflik dari menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat dikelola.
  • Jenis konflik di berbagai bidang: distributif seperti rendahnya perhatian tingkat politik tingkat partai, bidang regulasi, tragedi, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain.
  • Kegunaan fungsional komunitas kebijakan bersifat politis dan administratif. Komunitas kebijakan bersifat politis dalam arti bahwa mereka berperan dalam proses penggalian dana dari sistem politik yang lebih besar. Komunitas kebijakan bersifat administratif karena fungsi manajemen penting seperti koordinasi, komunikasi dan integrasi fasilitatif.

 

  1. Analisis Kebijakan Publik dan Think Tanks (Public Policy Analysis and Think Tanks)
  • Isi bagian ini menekankan pada lembaga kebijakan yang mempengaruhi dan membentuk ide-ide kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut karena sekarang muncul di Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju, telah menjadi actor penting dalam percaturan politik. Di beberapa Negara, mereka terkait erat dengan partai politik atau orientasi politik, di Negara lain mereka relative mandiri. Menyediakan dan menafsirkan pengetahuan baru untuk keputusan terkait-kebijakan, institusi kebijakan ini terlihat menangani isu-isu kebijakan dalam dan luar negeri.
  • Think thank adalah lembaga penelitian kebijakan yang terlibat dalam penelitian dan analisis bidang kebijakan tertentu atau berbagai masalah kebijakan atau menginformasikan debat publik untuk menasehati isu-isu kebijakan. Umumnya organisasi ini dibuat oleh organisasi non-pemerintahan atau LSM.
  • Sasaran utama analisis think thank adalah legislatif dan eksekutif serta birokrat dan politisi di pemerintahan tingkat lokal, nasional dan internasionak.
  • Ciri khas think thank adalah kemampuan mereka untuk bertindak sebagai gudang informasi, advokasi ide, keterlibatan dalam jaringan kebijakan domestik dan internasional, basis intelektual dan ilmiah khusus mereka yang menyediakan keahlian pada isu-isu kebijakan.
  • Syarat think thank: kredibel, profesional, berkualitas, minimal bergeral P,hd. Orientasi think thank adalah produksi analisis kebijakan, kendaraan untuk pelatihan kebijakan dan tempat untuk penggemblengan politik guna mengasah kemampuan retorika dan melantik mereka menjadi komunitas kebijakan.
  • Think thank menghasilkan sumber daya manusia berupa para analisis khusus yang bergerak antara think thank, universitas dan lembaga pemerintah.
  • Pengaruh analisi kebijakan think thank: memiliki legitimasi dalam upaya untuk campur tangan dalam pengetahuan dan saran proses kebijakan, memberikan pelatihan etika atau kebijakan bagi PNS, berkontribusi bagi pembangunan institusi dalam membangun jaringan dengan pihak pemerintahan atau swasta.
  • Kritik: Lembaga think thank dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

 

ANALISIS:

Think tank pemerintah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan think tank eksternal, di antaranya pemahaman yang mendalam atas program-program dan prioritas pemerintah (yang tentunya bermanfaat untuk menyesuaikan masukan dengan kebutuhan di lapangan) serta kemampuan melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah. Tidak ada satu “model terbaik untuk think tank pemerintah,” namun model-model yang dijelaskan dalam makalah ini menunjukkan bahwa mandat yang jelas dengan struktur pelaporan yang dijelaskan sedari

awal itu penting artinya bagi keberlanjutan. Think tank pemerintah dapat berperan sebagai “mesin pengarah” yang hanya fokus untuk menanggapi permintaan, ketimbang menghasilkan analisis dan strategi untuk sosialisasi kebijakan, dengan fokus jangka panjang yang dapat membantu menciptakan identitas kelembagaan.

 

 

BAGIAN KEEMPAT

PEMBUATAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN: RASIONALITAS, JARINGAN DAN PEMBELAJARAN (Policy Decision Making: Rationality, Networks, and Learning)

 

 

  1. Rasionalitas dalam Pembuatan Keputusan Kebijakan (Rationality in Policy Decision Making)
  • Isi bagian ini berbicara tentang rasionalitas dalam pengambilan keputusan kebijakan mengkontraskan gagasan rasionalitas sebagai ilmu dan sebagai metafora. Ia memperluas analisisnya dengan melibatkan seluruh disiplin terkait, ilmu ekonomi, analisis kebijakan, dan ilmu manajemen. Secara khusus ia berfokus pada perbedaan antara pendekatan rasional pada pengambilan keputusan dan konsep pemikiran praktis yang lebih berorientasi public.

 

  1. Pilihan Rasional dalam Kebijakan Publik: Teori dalam Perspektif Kritis (Rational Choice in Public Policy: The Theory in Critical Perspective)
  • Teori pilihan rasional berusaha menghasilkan seperangkat asumsi ketat yang mengistimewakan tindakan instrumental actor-aktor kebijakan individu, penjelasan prediktif dan universal mengenai proses kebijakan.
  • Penyeledikan asumsi-asumsi umum yang mendukung pendekatan rasionalis sebelum menganalisis bagaimana pilihan rasional terlibat dalam perdebatan seputar institusi dan ide-ide dalam upaya menjelaskan keseimbangan strategis dalam pembuatan kebijakan.
  • Tiang penyangga teori pilihan rasional: asumsi rasionalitas yang menyatakan bahwa individu dalam proses kebijakan adalah rasional, dan perilaku agen paling tepat dijelaskan menghubungkan rasionalitas dari mereka.
  • Isi bagian ini secara kritis menganalisa pendekatan peneliti kebijakan yang menggunakan model analisis ini untuk menjelaskan sejumlah topic penting seperti tindakan kolektif, membangun koalisi, birokrasi, dan lingkaran bisnis politik. Analisisnya menantang teori pilihan rasional dalam pembuatan kebijakan serta masalah yang dihadapi para peneliti kebijakan yang menggunakan pendekatan lain. Di sini menempatkan teori dalam konteks politik, ia memperingatkan kalangan yang berpendapat bahwa teknik pilihan rasional adalah alat yang netral dan fleksibel.
  1. Perlukah Mengambil Stok Jaringan Kebijakan (Taking Stock of Policy Networks: Do They Matter?)
  • Bagian ini fokus pada jaringan kebijakan. Mencermati daya tarik konsep ini bagi banyak peneliti kebijakan, terutama minat multidisiplin yang telah menariknya, keduanya melaporkan berbagai temuan penelitian tentang jaringan kebijakan. Bagian ini menekankan bagian relevansi jaringan yang mencakup hubungan jaringan kebijakan dalam mempromosikan inovasi, penyebaran ide, ketergantungan sumber daya dan implikasi sumber daya yang timpang di antara jaringan kebijakan. Mereka menyimpulkan dengan mencatat bahwa penelitian di bidang ini sering tidak menunjukkan dengan jelas sejumlah klaim utama yang dikemukakan oleh para teoris jaringan kebijakan.
  • Teori jaringan pembuatan kebijakan terasa kosong karena tidak ada pengetahuan tentang efek atribut jaringan pada karakteristik pembuatan kebijakan. Maka untuk mendukung klaim bahwa jaringan relevan dalam pembuatan kebijakan, maka harus menunjukkan ada dan tidaknya hubungan antar actor dalam pola pembuatan kebijakan membuat perbedaan dalam pembuatan kebijakan seperti struktur, proses dan hasilnya. Maka untuk mengembangkan teori jaringan mengenai kebijakan kita perlu memilih pengamatan yang berfungsi untuk mengoperasionalkan hipotesis.

 

  1. Teori Pembelajaran Pendidikan: Agen, Struktur dan Perubahan (Theories of Policy Learning: Agency, Structure, and Change)
  • Bagian ini fokus pada konsep yang terkait pembelajaran kebijakan. Pembelajaran kebijakan digambarkan sebagai orientasi teoritis yang sering dikedepankan untuk menyaingi konsep kekuasaan sebagai cara untuk menjelaskan perubahan kebijakan. Mereka mengkontraskan pembelajaran kebijakan dengan orientasi teoritis. Pendekatan tahap, teori system, khususnya teori permainan, memeriksa perannya dalam penyebaran ide-ide kebijakan, dan mensurvei penerapan dan implikasinya dalam domain penelitian yang berbeda.
  • Teori pembelajaran dalam ilmu kebijakan menghadirkan domain pemikiran yang sangat dinamis. Beberapa perubahan besar dapat diamati sejak tinjauan jangka menengah dalam bidang ini. Pertama, bukan hanya fokus pada actor-aktor pemerintah, melainkan actor-aktor social. Kedua, tindakan kebijakan dilihat sebagai tindakan kolektif dan bukan tindakan individu. Ketiga, menyangkut hubungan antara lembaga, struktur, pembelajaran, dan perubahan social.

 

ANALISIS:

Teori pilihan rasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya. Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, namun dalam perkembangannya teori ini dapat digunakan untuk mejelaskan fenomena yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk di dalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh birokrasi dalm perumusan kebijakan publik.

 

Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu menghadirkan kemanfaatan bagi publik melalui kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Sehingga rasionalitas pola pikir manajer tertinggi dalam sebuah birokrasi akan sangat menentukan ragam kebijakan yang dihasilkannya. Dan yang terpenting adalah bahwa setiap pilihan rasional yang diambil bukan hanya semata-mata dihadapkan pada pemenuhan kepentingan pribadi semata tetapi juga harus mampu mencakup semua aspek-aspek strategis yang menentukan kemajuan atau kemunduran dari sebuah sistem publik. Dengan demikian pilihan rasional dari sebuah pemilihan tindakan birokrasi akan sangat ditentukan oleh rasionalitas seperti apa yang dimiliki oleh pimpinan birokrasi tersebut.

 

BAGIAN KELIMA

ANALISIS MUSYAWARAH KEBIJAKAN: ARGUMENTASI, RETORIKA DAN NARASI (Deliberative Policy Analysis: Argumentation, Rhetoric, and Narratives)

 

 

  1. Analisis Musyawarah Kebijakan Sebagai Rasio Praktis: Mengintegrasikan Argumen Empiris dan Normatif (Deliberative Policy Analysis as Practical Reason: Integrating Empirical and Normative Arguments)
  • Bagian ini menawarkan model komunikasi argumentasi kebijakan. Model ini didasarkan pada logika informal evaluasi, digambarkan secara singkat dengan ilustrasi kebijakan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.
  • Pendekatan argumentative dalam pengambilan kebijakan dipahami sebagai seni argument. Tugasnya adalah memperbaiki argumentasi kebijakan dengan meningkatkan kompetensi komunikasi, kemampuan musyawarah, dan pembelajaran social.

 

  1. Retorika dalam Pembuatan Kebijakan: Antara Logos, Ethos dan Pathos (Rhetoric in Policy Making: Between Logos, Ethos, and Pathos)
  • Bagian ini menunjukkan bahwa perspektif retorika memungkinkan masuknya unsur-unsur emosi politik kebijakan dengan pendekatan konvensional. Ia menekankan kebutuhan perlunya memperhatikan kalangan tertentu dalam penyusunan dan presentasi temuan.
  • Bagian membuat sketsa strategi analisis yang memberikan retorika tempat yang memadai dalam analisis kebijakan argumentative. Analisis kebijakan argumentative menolak gagasan kebijakan yang netral, objektif dan mengembangkan ide analisis kebijakan sebagai sesuatu seperti pengacara, advokat, dan terlibat dalam proses kebijakan itu sendiri.

 

  1. Analisis Kebijakan Naratif (Narrative Policy Analysis)
  • Bagian ini mengeksplorasi metode khusus analisis kebijakan argumentative yang difokuskan pada cerita dan bentuk narasi komunikasi. Ia menunjukkan cara narasi digunakan oleh warga Negara dan pembuat kebijakan dengan menggunakan dua studi kasus.
  • Analisis kebijakan yang baik menyatakan menyediakan struktur intelektual untuk wacana public. Struktur memfasilitasi dialog skala luas diantara pendukung pandangan yang berbeda. Namun analisis kebijakan rasional belum menghasilkan gerakan professional yang menyebar.

 

ANALISIS:

Struktur argumen kebijakan mengilustrasikan bagaimana para analis dapat menggunakan informasi untuk merekomendasikan pemecahan bagi masalah-masalah kebijakan. Hubungan di antara ke-enam elemen argumen kebijakan juga mendemonstrasikan di dalam cara-cara yang berbeda, tergantung pada kerangka referensi, ideologi, atau pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Argumen kebijakan memungkinkan kita terus melangkah melampaui perolehan informasi dan mentransformasikan informasi itu ke dalam kepercayaan tentang kebenaran yang dapat diterima (pengetahuan). Dengan demikian, analis dapat menggunakan kombinasi berbagai metode sehingga menjadi terbuka terhadap tantangan, dapat melakukan kritik diri, dan mampu mengarah kepada penyelesaian masalah-masalah, bukannya melakukan pembenaran terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang disukai.

 

 

 

 

 

BAGIAN KEENAM

PERSPEKTIF PERBANDINGAN, BUDAYA DAN ETIKA (Comparative, Cultural, and Ethical Perspectives)

 

 

  1. Kebijakan Publik Perbandingan (Comparative Public Policy)
  • Bagian ini menjelaskan tujuan analisis kebijakan public komparatif, menyebutkan tujuan intinya dengan menjelaskan factor-faktor penentu tindakan Negara dengan menyelidiki pola-pola dalam pilihan dan hasil kebijakan di semua konteks. Studi-studi komparatif mempunyai kesamaan logika, jika bukan metodologi. Studi ini berusaha memahami isu-isu mulai dari cara pemerintahan mengumpulkan dan membelanjakan anggaran, bagaimana mereka memperoleh dan menggunakan pengetahuan, bagaimana mereka mengatur dan memberikan pelayanan dan apa kebijakan yang mereka pilih untuk campur tangan dalam masyarakat.
  • Unsur yang menyatukan kebijakan public perbandingan: komitmen bersama terhadap logika perbandingan. Peran kebijakan public perbandingan adalah menginsformasikan dan menantang perkembangan dan argument nasional.
  • Kebijakan public perbandingan berkontribusi pada kecerdasan pengambilan keputusan dengan menilai secara kritis setiap pernyataan inovasi nasional dalam kebijakan public dan dengan menunjuk pada dan meneliti pengalaman perbandingan.

 

  1. Teori Budaya Terapan: Alat Analisis Kebijakan (Applied Cultural Theory: Tool for Policy Analysis)
  • Bagian ini berisi pendapat bahwa analisis kebijakan harus sistematis menilai peran budaya ketika menganalisis masalah atau proses kebijakan. Ia menawarkan teori budaya jaringan-jaringan kelompok sebagai alat untuk memahami wacana kebijakan yang sensitive terhadap pluralisme dan yang secara konstruktif dapat menggerakkan proses kebijakan yang buntu menjadi tindakan.
  • Teori budaya mengklaim bahwa dunia sosial terus berkembang karena afinitas selektif dan saling tergantung antara hubungan sosial, bias budaya, dan strategi perilaku.
  • Teori budaya membantu analisis kebijakan untuk mengamati secara cepat orientasi nilaid asar serta implikasi kelembagaan dan instrumental yang melekat dalam wacana kebijakan yang berbeda dan dalam sistem kepercayaan kebijakan elit.
  • Teori budaya membantu analisis kebijakan untuk segera melihat pilihan yang diabaikan dan menciptakan alternatif kebijakan budaya hibrid tetapi produktif dalam tugas media kebijakan dan desain kebijakan.
  • Teori budaya membantu memprediksi efek samping kebijakan dan merancang proses pembelajaran berorientasi kebijakan dan menjadi panduan dalam penyusunan masalah dan analisis kebijakan reflektif dan kerangka.

 

  1. Masalah Etika dan Kebijakan Publik ( Ethical Issues and Public Policy)
  • Bagian ini menghubungkan teori mengenai pengambilan keputusan etis dengan kasus-kasus pejabat public yang dihadapkan dengan persoalan sulit. Juga meneliti kasus-kasus yang mencakup respon pejabat USA atas genosida di Rwanda, dan pengambilan keputusan tentang penggunaan penyiksaan di masa perang. Penulis menawarkan sebuah model untuk menganalisis pertimbangan etis dalam keputusan public. Mereka menyerukan terus ditingkatkannya etola deontologist pada pengambilan keputusan.
  • Pengambilan keputusan etis dalam kebijakan public sangat kompleks, misalnya soal kesetiaan pada tugas, hukum, norma-norma professional, hati nurani, konstituen, kepentingan umum, dan kepentingan kemanusiaan.
  • Kualitas karakter moral individu memainkan peran penting. Misalnya memiliki kebajikan pribadi seperti kesopanan, ketekunan, dan keberanian.

 

  1. Kebijakan Publik dan Kewarganegaraan Demokratis: Apa jenis Kewarganegaraan Yang dipromosikan Kebijakan (Public Policy and Democratic Citizenship: What Kinds of Citizenship Does Policy Promote?)
  • Bagian ini mendiskusikan berbagai implikasi bagi warga Negara demokratis yang terlibat dalam dan dibentuk oleh kebijakan public. Mereka menjelaskan cara kebijakan mempengaruhi akses ke ruang public dan bagaimana kebijakan mempengaruhi kondisi material yang memungkinkan atau membatasi kewarganegaraan yang aktif. Kedua penulis berpendapat bahwa kebijakan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tingkat identifikasi kelompok dengan bangsa, dan pada konsepsi mereka mengenai posisi mereka dalam pemerintahan.
  • Kewarganegaraan dan demokrasi adalah konsep yang menimbulkan pertentangan dengan makna yang terus-menerus diperdebatkan dan berkembang. Kebijakan public sangat mempegaruhi makna-makna tersebut dengan serta kondisi material yang memungkinkan atau menghalangi praktek kewarganegaraan.

 

ANALISIS:

Kewarganegaraan meliputi kualitas hidup yang masyarakat harapkan. Kebijakan public berkalitan dengan kualitas hidup. Kewarganegaraan meliputi kualitas keterlibatan dan arena partisipasi yang tersedia bagi rakyat dan kebijakan publik membuat arena ini tersedia atau mengendalikan akses dan kemudahan akses untuk mereka. Kewarganeganegaraan menjamin hak dan keistimewaan setiap individu dalam pengambilan kebijakan public.

 

 

 

 

 

 

BAGIAN KETUJUH

METODE KEBIJAKAN BERORIENTASI KUANTITATIF (Quantitatively Oriented Policy Methods)

 

 

  1. Metode Kuantitatif Analisis Kebijakan (Quantitative Methods for Policy Analysis)
  • Analisis kebijakan melibatkan penggunaan tekni kuantitatif atau kualitatif untuk mendefinisikan masalah kebijakan, menunjukkan dampaknya dan menyajikan solusi potensial. Metode kuantitatif membantu menunjukkan apakah ada hubungan antara desain kebijakan dan hasil kebijakan, menguji apakah hubungan dapat digeneralisasi untuk lingkungan yang sama, mengevaluasi besaran dampak kebijakan pada factor-faktor social, ekonomi dan politik dan menemukan alternative kebijakan yang lebih baik. Penggunaan metode tersebut merupakan bagian dari keahlian ilmiah yang relevansinya diakui oleh analisis kebijakan. Teknik seperti modelling, kuantifikasi input-output, statistic deskriptif, inferensi statistic, risek operasi, analisis biaya manfaat dan analisis resiko-manfaat yang sering digunakan dalam studi kebijakan.
  • Model kuantitatif membantu menilai dampak relative dan dampak gabungan dari berbagai variable bebas pada beberapa variable terikat. Ia menginformasikan warga dank lien tentang pilihan-pilihan kebijakan dengan angka, grafik, dan hubungan yang diuji. Ia memungkinkan warga Negara dank lien untuk melihat manfaat dan resiko dari alternative kebijakan melalui kasatmata matematika.
  • Bagian ini membahas perkembangan penggunaan metode kuantitatif ilmu social dalam menganalisis kebijakan USA. Ia meneliti sifat dan penggunaan berbagai metode. Ini termasuk analisis univarian dan bivarian, analisis regresi ganda, analisis urutan waktu, analisis jalur, analisis sejarah kejadian, dan teori permainan.

 

  1. Penggunaan Survei dalam Analisis Kebijakan (The Use (and Misuse) of Surveys Research in Policy Analysis)
  • Bagian ini berpendapat bahwa polling menarik dan mempesona banyak analisis kebijakan. Menyelidiki sifat dan proses penelitian survey, menjelaskan penggunaan penelitian survey dan berbagai pendekatannya dalam analisis kebijakan dan menutup dengan kritik, menunjukkan kelemahan penelitian survey terutama mengangkat pertanyaan tentang implikasi demokratis penggunaan survey dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.
  • Penggunaan penelitian survey merupakan analisis kebijakan. Survey dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, untuk menemukan dukungan dan penentangan terhadap kebijakan, dan untuk mengevaluasi kepuasan dan ketidakpuasan program. Survey dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan sebagai dasar membuat keputusan apakah akan membuat kebijakan baru atau mengakhiri kebijakan lama demi memahami isu-isu dan melakukan advokasi akan perubahan kebijakan, program dan layanan.

 

  1. Percobaan Sosial dan Kebijakan Publik (Social Experiments and Public Policy)
  • Bagian ini membahas tentang eksperimen social, meneliti klaim bahwa eksperimen telah menjadi standard emas dalam evaluasi kebijakan, berguna sebagai hakim yang ketat dan adil diantara pilihan-pilihan politik. Ia menyoroti isu-isu yang mencakup sebab akibat dan transparansi metodologis. Dengan mencermati sejarah eksperimen dalam analisis kebijakan dan memeriksa isi percobaan. Bagian ini menyimpulkan bahwa setiap percobaan bertumpu pada asumsi penting dan memiliki keterbatasan penting.
  • Eksperimen social muncul untuk menawarkan tiga hal antara lain: keadilan, kesederhanaan, dan keketatan.

 

  1. Evaluasi Kebijakan dan Penelitian Evaluasi (Policy Evaluation and Evaluation Research)
  • Evaluasi merupakan alat dan prosedur analisis yang dimaksudkan untuk melakukan dua hal. Pertama, penelitian evaluasi sebagai alat analisis, menyelidiki program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan kinerjanya baik proses maupun hasilnya. Kedua, evaluasi sebagai tahap dari siklus kebijakan yang umumnya mengacu pada pelaporan kembali informasi tersebut pada proses pembuatan kebijakan.
  • Menginventarisir konsep-konsep yang mendasari evaluasi kebijakan dan mengangkat berbagai isu politik dan metodologis yang melahirkannya. Menjelajahi perkembangan bentuk analisis kebijakan ini, ia menekankan pada pelembagaan teori evaluasi dan praktiknya di banyak Negara.

 

ANALISIS:

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN KEDELAPAN

ANALISIS KEBIJAKAN KUALITATIF: PENAFSIRAN, MAKNA DAN ISI (Qualitative Policy Analysis: Interpretation, Meaning, and Content)

 

 

  1. Metode Kualitatif-Interpretif dalam Penelitian Kebijakan (Qualitative- Interpretive Methods in Policy Research)
  • Bagian ini berfokus pada metode kualitatif berorientatif yang digunakan dalam penelitian kebijakan. Ia menyebut metode ini sebagai berbasis kata dan reflektif-penulis yang ditunjukkan kepada identifikasi dan analisis makna social. Ia menjelaskan berbagai pendekatan pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, membaca dokumen serta metode analisis data seperti analisis kerangka, narasi dan kategori.
  • Karakteristik metode interpretif adalah ia berbasis-kata, dari instrumen kumpulan data kea lat analisis data ke format laporan penelitian dan isinya. Karakteristik merupakan metode berbasis kata dan tulisan, refleksivitas peneliti dan eksplorasi berbagai makna dan ambiguitasnya terutama dalam konteks kebijakan di mana pertentangan atas isu kebijakan yang diteliti.

 

  1. Penelitian Kualitatif dan Kebijakan Publik (Qualitative Research and Public Policy)
  • Bagian ini mengkontraskan penelitian kualitatif dan kuantitaif, menelusuri sejarah penelitian kualitatif dalam sosiologi dan pendidikan di USA. Penulis meneliti beberapa program modern yang telah ditempuh penelitian kualitatif, dari etnografi sampai studi kasus dan memberikan criteria untuk mengevaluasi penelitian tersebut dalam analisis kebijakan.
  • Kriteria evaluasi desain penelitian kualitatif: identifikasi prosedur pemilihan sample peserta/tempat, prosedur ijin etis, instrument analisis data, persebaran instrument pengumpulan data yang berbeda seperti wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman video, dll.
  • Kekuatan penelitian kualitatif: data didasarkan pada kategori makna peserta sendiri, memberikan informasi kasus individu, perbandingan lintas kasus, menyediakan pemahaman dan deskriptif pengalaman pribadi orang-orang mengenai fenomena, mempelajari proses dinamis, responsive terhadap situasi, dll.
  • Kelemahan: analisis data memakan waktu, sulit menguji hipotesis dan teori.

 

  1. Interpretasi dan Niat dalam Analisis Kebijakan (Interpretation and Intention in Policy Analysis)

Bagian ini membahas masalah epistemologis yang lebih dalam yang mendasari analisis interpretative. Ia menyerukan perlunya menyelidiki secara sistematis tujuan yang bermakna  dari perilaku dan tindakan yang diamati dalam analisis kebijakan dan pembuatan kebijakan. Bagian ini juga menyajikan dua pendekatan utama pada interpretasi dalam analisis kebijakan, hermeneutic dan pendekatan interaksi social yang melahirkan tradisi.

 

  1. Metode Kebijakan Peka-Konteks (Context-Sensitive Policy Methods)

Bagian ini menganalisis peran konteks dalam memilih untuk menggunakan metode kebijakan tertentu. Berfokus pada analisis kebijakan di mana pengamatan semata-mata tidak dapat mempromosikan pandangan atau pemahaman, ia menunjukkan bahwa konteks adalah penting untuk pengamatan data. Penulis mensurvei dan mengkritik sejumlah berbagai pengamatan data. Untuk itu ia mensurvei dan mengkritik sejumlah metode yang peka konteks. Ia menyimpulkan bahwa sensitivitas konteks observasi akan membantu menyeimbangkan keketatan penelitian dengan fleksibilitas, kehandalan, dan validitas dalam membuat argument persuasive dan dapat diakses dan menyediakan bukti untuk mendukung klaim.

 

 

 

ANALISIS:

Proses evaluasi kebanyakan memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program. Setiap deskripsi bisa jadi berdasarkan pada observasi dan atau wawancara dengan staf, klien, dan petugas administrasi program. Banyak proses evaluasi terpusat pada bagaimana program itu dirasakan oleh peserta dan staf. Berupaya membangkitkan penggambaran secara tepat dan rinci jalannya suatu program terutama membiarkan diri menggunakan metode kualiatif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN KESEMBILAN

TEKNIK-TEKNIK KEPUTUSAN KEBIJAKAN (Policy Decisions Techniques)

 

 

  1. Analisis Biaya Manfaat (Cost-Benefi t Analysis)

Bagian ini menyelidiki akar bentuk analisis kebijakan, menguji logika dan penggunaan CBA dan meneliti penggunaan yang manfaatnya terbatas dalam keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan social. Mereka mengkritik CBA sebagai bentuk analisis kebijakan yang dibatasi oleh penggunaan penalaran ekonomi semata.

 

  1. Analisis Dampak Lingkungan: Antara Proses Birokratis dan Pembelajaran Sosial (Environmental Impact Assessment: Between Bureaucratic Process and Social Learning)

Bagian ini meneliti cara penggunaan teknik untuk menilai dampak lingkungan, mereka menelusuri sejarah penggunaannya, dan menyarankan cara-cara yang mungkin dapat membantu di Negara berkembang. Mereka juga mengevaluasi teknik menurut criteria hard science, menyimpulkan bahwa AMDAL bukanlah hard science, tetap berkontribusi bagi pembelajaran social.

 

  1. Penilaian Teknologi Sebagai Analisis Kebijakan: Dari Saran Ahli ke Pendekatan Partisipatif (Technology Assessment as Policy Analysis: From Expert Advice)

Bagian ini mengeksplorasi teknik penilaian teknologi, dirancang untuk mengevaluasi dampak saat ini dan akan datang-jangka pendek dan jangka panjang dari teknologi yang sudah ada dan yang baru muncul. Ia pertama-tama menggambarkan perkembangan awal penilaian teknologi di USA

 

  1. Media Kebijakan Publik: Dari Perselisihan ke Kolaborasi (Public Policy Mediation: From Argument to Collaboration)

Bagian ini membahas penggunaan mediasi sengketa dan menggambarkan praktek dan proses negosiasi dalam perspektif plural yang masuk ke dalam analisis kebijakan. Setelah membahas penggunaannya dengan beberapa contoh dari USA dan Kanada, mereka menyimpulkan bahwa langkah praktis mediasi dapat berguna mendorong mediator dan pihak berkepentingan yang terlibat untuk memetakan hubungan mereka pada masalah kebijakan untuk lebih memahami masalah mereka sendiri dan menguji kepentingan tersebut menurut pihak lain yang terlibat dalam bentuk negosiasi ini.

 

ANALISIS:

Media masa merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, media masa dapat mengengonstruksi opini publik sehingga akhirnya berpengaruh pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Peran media masa dan opini publik sendiri dalam perumusan kebijakan luar negeri dapat dipandangan dari dua model, yakni model pluralis dan model elit. Selain itu, tidak jarang pula adanya media masa digunakan sebagai alat propaganda pemerintah dalam rangka menciptakan opini publik yang pro pada pemerintah terutama pada saat kampanye pemilihan presiden agar mendapakan dukungan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN SEPULUH

SUDUT PANDANG NEGARA (Country Perspectives)

 

 

  1. Analisis Kebijakan di Inggris (Policy Analysis in Britain)

Penulis membuka bagian ini dengan diskusi tentang analisis kebijakan di Inggris. Ia meneliti peran sentral yang telah lama dimainkan analisis ekonomi dalam proses pengambilan kebijakan di Inggris dan melacak perkembangan program studi kebijakan di Universitas-Universitas di Inggris. New labor menyerukan ilmu-ilmu social menjadi relevan pada pemerintahan. Namun penulis meragukan upaya kea rah pembuatan kebijakan berbasis bukti akan memecahkan masalah.

 

  1. Evolusi Analisis Kebijakan di Belanda

Bagian ini menjelaskan asal-usul dan perkembangan beberapa instansi pemerintahan yang bertanggung jawab pada analisis kebijakan di Belanda sejak era pasca perang dunia kedua hingga saat ini seiring dengan munculnya lembaga penelitian dan lembaga politik non-negara. Ia menelusuri kepatuhan pada model analisis rasionalistik teknokratis ke model partisipatoris inovatif ke pendekatan manajemen public yang menekankan indicator dan ukuran output.

 

  1. Analisis Kebijakan di Sweden

Bagian ini fokus pada Swedia yang menekankan metode penelitian evaluasi. Ia membahas cara-cara di Swedia yang secara nyata mengarah ke Negara sebagai mekanisme pemecahan masalah yang menyebabkan meluasnya system komisi yang menghubungkan penelitian dengan politik.

 

  1. Kebijakan Ilmu Politik di Jerman

Bagian ini menjelaskan meningkatnya minat Jerman dalam analisis kebijakan 1970-an di bawah pemerintahan koalisi liberal-sosial dan meneliti pergeseran yang mengiringinya ketika Universitas dan lembaga penelitian menyesuaikan diri dengan tuntutan akan pengetahuan yang dapat digunakan. Ia meneliti terpecahnya disiplin di kalangan ilmuwan politik Jerman dan tumbuhnya beberapa pusat penelitian yang mengembangkan pendekatan tersendiri pada analisis kebijakan. Ia menjelaskan bagaimana gagasan politik masyarakat sipil, Eropanisasi dan pendekatan ideasional telah menjadi dimasukkan ke dalam penelitian kebijakan public dan mendata peningkatan umum minat kalangan sarjana muda dalam kebijakan public sebagai bidang studi.

 

  1. Analisis Kebijakan di India

Bagian ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan di Negara mereka telah lama dibingkai menurut perencanaan pembangunan, di mana mode analisis ekonomi telah telah lama mendominasi bagian ini. Meskipun baru-baru ini telah muncul berbagai organisasi penelitian non Negara dan kelompok-kelompok berbasis masyarakat yang menawarkan pengetahuan lokal yang menantang pendekatan ekonomi lama pada pemecahan masalah Negara. Universitas sekarang menghasilkan penelitian kebijakan selain evaluasi program, dengan mempertimbangkan pendekatan kelembagaan dan neo-marxis. LSM terlibat semakin menghadirkan perspektif alternative tentang kegagalan Negara dan menekankan perlunya proses pembuatan kebijakan yang demokratis partisipatoris.

 

  1. Analisis Kebijakan di Korea

Bagian ini menunjukkan pergeseran rezim politik korea bertetapan dengan membentuk perkembangan analisis kebijakan. Instansi pemerintah dari tahun 1960-an dan 1970-an melayani kepentingan rezim otoriter, menghasilkan penelitian untuk mendukung preferensi kebijakannya, sering memasukkan teknik analisis ekonomi Amerika. Ketika korea bergeser ke demokrasi pada 1980-an, para sarjana kebijakan beralih kea rah studi proses, untuk menganalisis gelombang partisipasi warga dan konflik antar kelompok sosial dan politik.

 

ANALISIS:

Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik.